PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DALAM SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Abstrak

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence (AI) dalam pembentukan kebijakan publik menandai perubahan transformatif dalam proses tata kelola dan pengambilan keputusan. Artikel ini memberikan gambaran tentang aspek-aspek utama integrasi dan pemanfaatan AI dalam pembentukan kebijakan publik, disertai ulasan peluang, tantangan, dampak, dan pertimbangan etisnya. Ketika pemerintah dan organisasi publik semakin memanfaatkan teknologi, AI memunculkan peluang memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data, meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi, memungkinkan analisis prediktif, dan memperkuat kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik yang responsif. Kemampuan AI untuk menganalisis kumpulan data yang luas dan memprediksi tren di masa depan memberikan pemerintah dan organisasi publik alat handal untuk menyusun kebijakan berbasis bukti untuk merespons tantangan sosial secara tepat waktu dan efektif. Namun penerapan AI dalam pengambilan kebijakan publik bukannya tanpa tantangan. Pertimbangan etis, transparansi, dan mitigasi bias merupakan tantangan  yang memerlukan perhatian cermat. Memastikan akuntabilitas atas keputusan kebijakan berbasis AI dan mengatasi masalah privasi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Perlu adanya pendekatan yang mampu menyelaraskan pemanfaatan potensi AI untuk meningkatkan hasil kebijakan sekaligus memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai publik. Pemanfaatan AI dalam pengambilan kebijakan publik menawarkan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan tata kelola, menyederhanakan layanan, dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan manfaat ini, pembuat kebijakan harus memperhatikan pertimbangan etika dan hukum, sekaligus melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang peran AI dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat.